PEGADAIAN SYARIAH

PEGADAIAN SYARIAH

DEDI ISKANDAR
Dediiskandar713@ymail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
EKONOMI SYARIAH

1437 H/2016 M

A.      Latar Belakang

Perekonomian global sekarang ini telah meruntukkan dinding pembatas antar negara dan menggantikannya dengan perdagangan bebas lintas batas. Akibatnya, persaingan semakin ketat. Ratusan produk dalam satu kategori saling bersaing untuk memuaskan kebutuhan ataupun keinginan konsumen. Keberanekaragaman akan produk-ptoduk ini mendorong timbulnya banyak keinginan dan kebutuhan akan produk dan merek tertentu. Kebutuhan dan keinginan konsumen ini dapat dipenuhi dan dapat dicapai oleh berbagai macam variasi produk yang tersedia dipasar. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan primer atau fungsi utama yang biasa diberikan oleh produk (primary demand), tetapi berkembang menjadi lebih spesifik dengan keinginan akan merek pada jenis produk tertentu (secondary demand)  (Susanto, 2004: 1).

Jika masyarakat mau melihat keadaan lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk melakukan pinjam-meminjam, mungkin masyarakat akan cenderung memilih lembaga formal untuk memenuhi kebutuhan dananya. Lembaga formal tersebut dibagi menjadi dua yaitu lembaga bank dan lembaga non-bank. Saat ini masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan dibandingkan dengan lembaga formal lain, padahal dalam proses nyatanya memerlukan waktu yang relatif lama dengan persyaratan yang cukup rumit serta jaminan yang memberatkan. Padahal pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum (perum) yang telah melakukan kegiatan pegadaian yaitu perum pegadaian yang menawarkan akses yang lebih mudah, proses yang jauh lebih singkat dengan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana. 

Selama ini banyak orang yang merasa malu dan canggung untuk datang ke kantor pegadaian terdekat. Hal ini tidak terlepas dari sejarah PT pegadaian yang awalnya merupaka sarana alternatif bagi masyarakat ekonomi lemah untuk memperoleh pinjaman uang secara aman dan praktis dengan hanya menggadaikan barang berharganya. Tidak mengherankan bila yang datang ke kantor pegadaian pada umumnya adalah orang-orang yang berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan. Secara umum faktor penyebab rendahnya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa pegadaian ini, diduga salah satunya karena faktor minimnya pengetahuan masyarakat atas produk yang ditawarkan serta minimnya promosi yang dilakukan pihak manajemen perusahaan dalam memperkenalkan produk-produk yang dimaksud. (Melinda, 2013: 22)

Dalam kontek pinjam-meminjam hukum Islam membolehkan baik melalui individu maupun melalui lembaga keuangan, Mengenai Pembiayaan didalam Hukum Islam, Kepentingan Kreditur sangat diperhatikan dan dijaga jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Dalam Dunia Finansial barang itu dikenal dengan obyek jaminan (collateral) atau barang agunan. Konsep tersebut dalam fikih Islam dikenal dengan istilah rahn.

Kontrak gadai yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “Rahn” sebenarnya bukan hal baru dalam praktek perekonomian. Kontrak gadai sudah ada dalam tradisi bangsa Arab sebelum Islam. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa “Sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab, bahwa apabila orang yang menggadaikan barang tidak mampu melunasai utangnya maka barang gadai itu dikeluarkan dari miliknya” (Sayid Sabiq, 1983: 159)

Bentuk saling membantu ini dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian dari yang diberi (karena berfungsi sosial), seperti infaq, zakat dan shodaqoh, ataupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada yang memberi pinjaman minimal mengembalikan pokok pinjamannya. Syari’at Islam juga memerintahkan umatnya supaya saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman. (Sazli Rais, 2006 : 3)

pemerintah mendirikan lembaga formal tentang pegadaian. Lembaga formal tersebut dibagi menjadi dua yaitu lembaga bank dan lembaga nonbank. Lembaga nonbank inilah pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum (perum) yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu Perum Pegadaian yang menawarkan pinjaman yang lebih mudah, proses yang jauh lebih singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana.

Perum Pegadaian memiliki dua unit usaha yaitu unit usaha gadai konvensional dan unit usaha gadai syariah. Perusahaan umum pegadaian syariah adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (Heri Sudarsono, 2004:156). Undang-undang ini di atur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.

Kegiatan gadai yang di praktikkan oleh Pegadaian Syariah di sebut Ar-Rahn yang merupakan suatu gejala ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini di respon oleh Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. 

Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank perannya ingin turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan pembangunan di bidang ekonomi serta pembangunan nasional pada umumnya, melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 dan terakhir Peraturan Pemerintah No. 103 tanggal 10 Nopember tahun 2000 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Selaku salah satu BUMN dalam lingkup Departemen Keuangan RI, PERUM Pegadaian mempunyai misi utama yaitu :

1.      Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

2.      Mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Peneliti merasa tertarik memilih obyek PERUM Pegadaian ini karena perusahaan ini memiliki otoritas sendiri dalam pengelolaannya sesuai ciri-ciri yang dikemukakan oleh Manulang ( 1986:68 ) sebagai berikut :

a)      Melayani kepentingan umum,

b)      Memupuk keuntungan.

c)       Berstatus badan hukum.

d)      Bergerak di bidang jasa.

e)      Mempunyai nama dan kekayaan sendiri, serta bebas bergerak seperti perusahaan swasta.

f)       Dipimpin oleh suatu direksi.

g)      Laporan tahunan perusahaan disampaikan kepada pemerintah (memiliki arus pertanggung jawaban).

Sebagai lembaga keuangan penyalur kredit PT. Pegadaian harus mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Kesehatan keuangan harus tetap dijaga. Untuk mengetahui keadaan keuangan dapat dilakukan dengan melihat dan mengevaluasi laporan keuangan. Dari laporan Keuangan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang dapat menunjukkan posisi, kondisi maupun hasil kerja yang telah dicapai. Dengan demikian, selain digunakan untuk sumber informasi laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat pertanggung jawaban (Adhitya Wira: 3)

1.      Pengertian Gadai

Perjanjian gadai menurut islam disebut rahn, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata rahn menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menhan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu bendabernilamenurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang; dengan adanya tanggungan utang itu seluru atau sebagian utang dapat diterima. (basyir, 1983:50).

2.      Dasar Hukum Gadai

Gadai Hukumnya Jaiz (boleh) menurut al-kitab, as-sunnah, dan ijma’ (sabiq, 1996: 139).

a.       Dalil dari Al-Qur’an

Surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:

Jika kamudalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah ia bertaqwa pada Allah Tuhannya (Q.S. al-Baqarah: 283).

b.      Dalil dari as-sunnah

Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang Yahudi berkata:

Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku”. Rasulullah kemudian menjawab:” bohong ! sesungguhnya aku orang yang jujurdiatas bumi ini dan dilangit. Jika kamu berikan amanat kepadaku pasti aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya (HR. Bukhari).

c.       Ijma’ Ulama’

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama’ tidak pernah memepertentangkan kebolehan demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa gadai disyari’atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.

3.      Rukun dan syarat sah Gadai

a.       Rukun gadai meliputi orang yang menggadaikan (Rahin), barang yang digadaikan (Marhun), orang yang menerima gadai (Murtahim), sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad gadai (Rusyd, 1995:351).

b.      Syarat sah Gadai

Disyaratkan untuk sahnya akad gadai sebagai berikut:

Berakal, baligh (dewasa), wujudnya marhum, marhun dipegang oleh murtahin.

Asy Syafi’I mengatakan bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad, orangyang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai (sabiq, 1996: 141).

4.      Perlakuan Bunga dan Riba Dalam Perjanjian Gadai

Dalam perjanjian gadai yangpada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, dimungkinkan terjadi riba yang dilarang oleh syara’. Riba terjadi apabila dalam perjanjian gadai diharuskan membrikan tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh murtahin. Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang oleh syara’ (Basyir, 1983: 55).

5.      Berakhirnya Hak Gadai

Menurut Sayyid Sabiq(1996), hak gadai akan berakhir jika:

a.       Rahin (yang menggadaikan barang) telah melunasi semua kewajibannya kepada murtahin (yang menerima gadai).

b.      Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.

c.       Baik rahin maupun murtahin atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara’ dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.

1.      Strategi Harga Pada Pemasaran

                 Selera konsumen terhadap produk baik berupa barang maupun jasa banyak ragamnya. Konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian banyak dipengaruhi factor, yaitu factor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih cenderung berasal dari diri pribadi konsumen sendiri, misalkan kemauan, kebutuhan dan keinginan saat itu, selera, sikap dan sikap konsumen, tingkat pendapatan konsumen.

                 Dari segi kemauan, konsumen secara sadar dan dengan sendirinya akanmencari produk yang dibutuhkan. Konsumen akan selalu berusaha mencari produk yang dicarinya. Kadang-kadang harha produk bukan merupakan kendala, asalkan produk tersebut didapatkan. Misalkan konsumen mancari produk dengan merek terkenal yang bias mereka beli dan dimanfaatkan, karena merasa puas, maka konsumen tersebut akan mencari sampai dapat, berapapun harganya. Jika tidak ada produk yang dicari, ada beberapa kemungkinan, yaitu:

1)      Menunggu produk yang dicari muncul dipasar

2)      Tidak membeli produk lain

3)      Membeli produk lain yang kualitas dan kemanfaatannya sama dengan yang pernah mereka beli (Danang, 2012: 128).

                 Dari segi kebutuhan dan keinginan, konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian produk akan mempertimbangkan mendesak atau tidak mendesak., perlu beli atau tidak harus beli. Jika pertimbangannya atas nama kebutuhan dan keingnan yang mendesak dan perlu beli, maka konsumen akan secepatnya mencari produk untuk segara terpenuhi. Seringkali kaena factor bersifat  mendesak dan perlu beli, konsumen tidak jarang pertimbangannya menjadi tidak rasional, misalkan produk itu hanya digunakan sekali saja, harganya sangat mahal tetap dibeli.

                 Dari segi selera, pertimbangan dan keputusn pembeli konsumen hampir sama pada segi kebutuhan dankeinginan. Walaupun sebenarnya produk tersebut kurang mendesak dankurang begitu dibeli saat itu, namun karena selera konsumen yang tinggi, maka terjadilah transaksi pembeli produk. Sehingga selera dapat mengalahkan pertimbangan rasional konsumen atau bersifat impulse, yaitu tidak merencanakan pembelian sebelumnya, pada akhirnya membeli karena melihat ada tambahan hadiah, potongan harga, warna, bentuk produk, kemasan produk lainnya.

                 Dari segi tingkat pendapatan, konsumen dalam melakukan transaksi pembelian produk juga mempertimbangkan besarnya pendapatan atau sumber daya pembelian yang dimiliki saat itu, secaralinear, tingkat pendapatan besar pada umumnya berpengaruh  positif terhadap tingkat konsumsi konsumen. Bahkan porsi belanja lebih besar dari pada porsi menabung, akhirnya terjadi pemborosan sumber daya pembelian (Danang, 2012: 129).

2.      Strategi Promosi Pada Pemasaran

Dalam majeman pemasaran dikatakan bahwa promosi merupakan ujung tombak kegiatan bisnis suatu produk dalam rangka menjangkau pasar sasaran dan menjual produk tersebut. Hamper dikatakan bahwa promosi dilakukan untuk produk baik berupa barang maupun jasa dan baik bermerek aupun tidak bermerek. Kita dapat menemukan produk-produk yang tidak bermerek ditempat-tempat tertentu, misalnya dipasar tradisional atau kegiatan home industry seperti produk berupa kue atau roti. Apa lagi pada musim event-event besar seperti hari raya idul fitri, hari raya Natal dan sebagainya (Danang, 2012: 150).

Lalu dari mana kegiatan bisnis industri rumah tangga bias menjual produk-produk yang tidak bermerek tersebut ? ternyata dalam kenyataan dilapangan menunjukkan, walaupun produk mereka tidak bermerek tetap saja melakukan promosi. Promosi yang dilakukan sangat sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya yaitu dengn cara “Gethok tular” melalui saudara, teman, keluarga, penitipan ditoko-toko kecil, dan diecerkan melalui pedagang-pedagang kecil yang berkeliling dari satu tempat ketempat lain. Cara promosi yang dilakukan seperti diatas pendekatannya membuahkan hasil yaitu informasi promosi tanpa iklan, artinya bahwa tanpa media periklanan yang modern seperti ditelivisi, media massa, majalah, internet dan sebagainya, industry rumah tangga dapat eksis dan bertahan, bahkan menjadi besar serta tidak kalah bersaing mengenai keuntungan secara relatif yang diperoleh dibanding dengan keuntungan perusahaan besar. Disamping itu promosiyang dilakukan system “gethok tular” ternyata efektif dan efisien. Dikatakan efektif, karena pihak produsen industry rumah tangga tidak terlalu banyak mengeluarkan produkya, tetapi melalui referensi-referensi dari orang yangpernah membeli produk, konsumen lain akan menjadi tahu, tertarik dan pada akhirnya membelinya. Dikatakan efisien, karena hamper tidak ada biaya promosi berarti tidak ada pengeluaran anggaran untuk kegiatan tersebut, atau promosi dilakukan bukan dengan media promosi tetapi berupa sedikit sempel produk. Misalnya bila ketemu teman atau orang yang potensial, diberi sampel produk dan seterusnya (Danang, 2012: 151).

3.      Strategi Pemasaran Jasa

Beberapa pengertian mengenai saluran distribusi danyang berkaitan dengan saluran distribusi oleh pakar dibidangnya sebagai berikut:

Ø  Menurut Philip kotler

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oelh suatu pihak kepada pihak lain, padadasar tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun.  Produksi jasa bias berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Sementara perusahaan yang memberikan operasi jasa adalah perusahaan yang memberikan konsumen produk jasa baik yang berujud atau tidak berwujud seperti jasa transportasi, jasa hiburan, jasa pendidikan dan restoran.

Ø  Menurut Valarie A.Zethaml dan Mary Jo Bitner

Jasa adalah merupaka semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisiik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersama serta memberikan nilai tambah, misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan (Danang, 2012: 187).

a.       Perencanaan strategi Pemasaran Jasa

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemasaran jasa, yaitu: analisis pasarsasaran, dan perencanaan jasa (Bruce J.Walker,1987):

1)      Analisis Pasar Sasaran

Pertama-tama menetapkan pasarsasaran dan memiliki pasar sasarannya. Sebagai mana halnya dalampemasaran prooduk, maka factor-faktor penting yang perlu diperhatikan adalah:

-        Bagaiman motif pembelian dilakukan.

-        Kapan, dimana dan siapa yang mengambil keputusan  membeli.

-        Siapa yang membeli dan siapa yang mengambil keputusan membeli.

-        Bagaimanakah sikap pembeli, pandangan kepribadian dan sebagainya (Danang, 2012: 190).

2)      Perencanaan Jasa

Perencanaan produk dan pengembangan sangat penting dalam program pemasaran jasa. Beberapa pertanyaan berikut khusus dapat dijawab oleh para pengelola:

-       Jasa apa yang akan ditawarkan

-       Berapa luasnya dan bagaimana bauran jasa yang dikembangkan itu.

-       Bagaimana bentukposisi jasa yang akan dikembangkan itu.

-       Apa atributnya,  mereknya, kemasannya dan kualitas yang dapat memberikan jaminan.

Dismping itu untuk memberikan atau melakukan startegi terhadap merek jasa yang efektif, maka perlu:

-       Mewujudkan kesan yang baik terhadap merek jasa

-       Ikatan suatu slogan dengan merek tersebut

-       Gunakan warna yang menarik dalam slogan tersebut (Danang, 2012: 191).

POTENSI WAKAF UANG

POTENSI WAKAF UANG

DEDI ISKANDAR
Dediiskandar713@ymail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

EKONOMI SYARIAH

1437 H/ 2016 M

A.    Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari kata waqafa yang artinya berhenti. Sedangkan secara istilah wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sedekah (Hasan, 2013). Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran islam. Harta yang sudah diwakafkan sudah bukan menjadi hak milik yang mewakafkan dan juga bukan menjadi hak milik nadzir melainkan manjadi hak milik Allah. Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf meyebutkan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejaheraan umum menurut syariah. The Shorter Encyclopedia of Islam menyebut pengertian wakaf menurut istilah hukum islam yaitu protect a thing, to prevent it from becoming the property of a third person. Pernyataan tersebut mengartikan bahwa memelihara sesuatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap zatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaanya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dipetik hasilnya dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam (Anisa F,2004:2).

B.     Potensi Wakaf Uang

Dalam peristilahan syara secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yangpelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan,digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalahmenggunakan sesuai dengan kehendak wakif tanpa imbalan.Menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturanpemerintah no. 42 tahun 2006 dapat disarikan beberapa konsep perwakafansebagai berikut, wakaf adalah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkandan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya gunakeperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

1.         Wakif Yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, wakif dapat berupaperorangan, organisasi dan badan hukum.

2.         NazhirYaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikeloladan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya.

3.         Harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secarapenuh dan sah oleh wakif.

4.         Ikrar wakaf yang dibuktikan dengan pembuatan akta ikrar wakaf sebagaibukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknyaguna dikelola oleh nazhir sesuai dengan peruntukkan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta

5.         Peruntukan harta benda wakaf, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsiwakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dankegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangandengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

6.         Jangka waktu wakaf. Saat ini wakaf dapat diberikan jangka waktu, yaitupada instrument wakaf uang.

Sebagai salah satu instrument fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkanberbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi,pendidikan dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalammembangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan daripemerintah. Wakaf terbukti mampu menjadi instrument jaminan sosial dalampemberdayaan masyarakat (Al Arif,2010:4).

C.    Hukum Wakaf menurut AL-Qur’an dan hadits

Di dalam Al-Qur‟an sebenarnya wakaf tidak disebutkan dengan tegas, namun beberapa ayat memberi petunjuk untuk mengamalkan wakaf sehingga dapat dijadikan rujukan seperti ayat yang menjadi rujukan dalam perwakafan adalah Ali-Imran: 92: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya Ayat ini menitik beratkan pada kata birr yang berarti kebaikan yang memiliki keterkaitan dengan kata infaq. Sehingga ayat ini sering dijadikan dalil utama wakaf yang bersumber dari al-Qur‟an yaitu:

1) Kebaikan

2) tindakan infak dan

3) harta yang dimiliki adalah paling dicintai (Isfandiar, 2008:55).

Ayat lain yang menjadi rujukan mengenai wakaf adalah Al-Baqarah: 261-262 “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui Ayat tersebut mendorong manusia untuk berinfak, karena dengan berinfak akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa ayat-ayat di atas menjadi dalil dalam diisyariatkannya ibadah wakaf yang merupakan salah satu bentuk sedekah (Huda, 2009:22). Selain Al-Qur‟an yang dijadikan sebagai rujukan dalam mengamalkan wakaf, terdapat pula hadits yang dijadikan dasar mengamalkan wakaf: “Dari Abu Hurairah ra.., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim) Selain itu juga hadits mengenai praktik wakaf di zaman Rasulullah

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khathab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya? ” Nabi saw menjawab:“Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya”. Ibnu Umar berkata” Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara‟, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma‟ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.” Rawi berkata: “saya menceritakan hadist tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata „ghaira mutaatststilin malan‟ (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)”. (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi dan al-Nasa‟i).

Di samping Hadits, Ulama Mazhab Hanafi juga membolehkan wakaf tunai. “Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi‟I tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham(uang).” Di Indonesia Komisi Fatwa MUI juga mengeluarkan fatwa membolehkan wakaf tunai dengan merujuk pada hadist Ibn Umar. Pada saat itu, Komisi Fatwa MUI juga merumuskan definisi tentang wakaf, yaitu: “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.

D.    Wakaf Uang atau Wakaf Tunai

Selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa membayar wakaf dengan benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan. pohon yang diambil manfaatnya. Padahal saat ini sudah ada alternatif baru bagi waqif yang tidak memiliki asset untuk mewakafkan hartanya dengan cara wakaf tunai. Wakaf Tunai, atau lebih dikenal sebagai Cash wakaf, merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, atau kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga (Tim Dirjen Bimas, 2007: 3).

Wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Tim Dirjen Bimas Islam, 2007:3). Pengkategorian wakaf ini tergantung pada bagaimana tujuan awal wakif memberikan dana tersebut, batasan waktu yang diinginkan, serta penggunaannya (fokus pendistribusian) oleh nadzir. Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Departemen Agama (Djunaidi dkk., 2007a:3 dalam Hasan, 2013:21) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Legitimasi kebolehan wakaf uang diberikan MUI karena wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Definisi terbaru dari wakaf uang menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Anisa F.2004:4).

E.     Pandangan ulama tentang wakaf uang

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktukkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda yang tidak bergerak dipastikan a‟in-nya memiliki sifat yang kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Untuk wakaf benda bergerak dibolehkan berdasarkan atsar yang membolehkan mewakafkan senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. Begitu juga dengan wakaf benda bergerak seperti buku atau kitab-kitab, menurut ulama Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nash. Mereka menyatakan untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat.

Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushaf dimana yang diambil adalah pengetahuannya, kasusnya sama dengan mewakafkan dirham dan dinar (uang). Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan Bi Al-Urfi, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan „urf atau adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Sedangkan, Ulama pengikut mazhab Maliki berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak maupun tidak bergerak. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ulama mazhab Maliki membolehkan wakaf makanan, uang dan benda bergerak lainnya, lebih lanjut wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa wakaf uang dapat diqiyaskan atau dianalogikan dengan baju perang dan binatang, sebab terdapat persamaan illat antara keduanya. Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga menunjukkan bahwa Imam Maliki membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu. Namun apabila wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkin uang yang diwakafkan akan kekal selamanya.

Mazhab Syafi‟I berpendapat boleh mewakafkan benda apapun dengan syarat barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Namun Imam Syafi‟I mencegah adanya tukar menukar harta wakaf, menurut beliau tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Namun sebagian golongan syafi‟iah yang lain berpendapat boleh ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya dan sebagaian lain tetap menolaknya. Menurut Al-Bakri, mazhab Syafi‟I tidak membolehkan wakaf tunai karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada wujudnya (Anisa F.2004:4).

F.     Rukun dan syarat wakaf

Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah:

1. Al-wakif atau orang yang melakukan perbuatan.

2. Al-mauquf atau harta benda yang akan diwakafkan

3. Al-mauquf alaih atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat dibagi menjadi dua macam: wakaf khairy dan wakaf dzurry. Wakaf khairy adalah wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf dzurry adalah wakaf di mana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.

4. Sighah atau pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat. Salah satu rukun wakaf adalah wakif (orang yang mewakafkan harta). Wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam hal membelanjakan hartanya (Tim Dirjen Bimas Islam, 2007: 20).

Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria sebagai berikut:

1. Merdeka

2. Berakal sehat

3. Dewasa (baligh)

4. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Adapun syarat-syaratnya, yaitu:

1. Orang yang mewakafkan hartanya (wakif) Seorang wakif haruslah orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. Wakif tersebut harus mukallaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain.

2. Barang atau benda yang diwakafkan (mauquf) Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.

3. Sasaran wakaf atau tujuan wakaf (mauquf ‟alaih) Wakaf yang diberikan itu harus jelas sasarannya, dalam hal ini ada dua sasaran wakaf antara lain wakaf untuk mencari keridhoan Allah dan diperuntukkan untuk memajukan agama Islam atau karena motivasi agama, dan wakaf untuk meringankan atau membantu seseorang atau orang tertentu bukan karena motivasi agama selama hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan agama Islam.

4. Pernyataan ikrar wakaf (sighat) Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan. Dengan pernyataan itu, maka lepaslah hak wakif atas benda yang telah diwakafkannya.

5. Tunai tidak khiyar, karena wakaf berarti memindahkan milik waktu itu.

G.    Peran Wakaf pada Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kehidupan kaum Muslim, Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial. Dalam beberapa ayat, Allah SWT selalu menekankan betapa pentingnya keadilan , karena keadilan akan membimbing pada ketakwaan (QS Al-Ma>’idah: 8), ketakwaan akan membawa pada kesejahteraan (QS Al-A’ra>f: 96). Sebaliknya, ketidakadilan akan membawa kesesatan (QS Al-Qas}as}: 50) dan akan menjauhkan manusia dari rahmat Tuhan. Intisari ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an mengibarkan panji-panji amanah, egaliter, prinsip emansipatoris dan keadilan sosial. Para pengelola lembaga wakaf di Indonesia harus peduli dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lembaga wakaf terutama yang memiliki basis organisasi massa ataupun badan hukum, dapat menjadi salah satu sub-sistem alternatif di masyarakat yang saling bahu-membahu dengan sub-sistem masyarakat lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalahmasalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan, ‚Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat‛ (Pasal 28 UUD 1945). Sedangkan dalam pasar  dinyatakan, ‚Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengam martabat kemanusiaan‛. Beberapa negara yang menganut negara kesejahteraan (welfare state) selama ini telah memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan asuransi sosial kepada penduduk negaranya. Dengan adanya jaminan sosial dapat menunjang pembangunan nasional yang berkesinambungan. Apabila negara masih belum mampu membiayai suatu jaminan sosial kepada masyarakatnya, maka harus didukung dengan sub-sistem lain, hal inilah yang menempatkan wakaf sebagai salah satu sub-sistem pendukung negara untuk memberikan jaminan sosial. Sistem perwakafan dapat dilakukan sebagai alternatif yang mungkin dalam merealisasikan jaminan sosial. Hal ini seiring dengan telah disahkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang telah mengamanatkan kepada Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda yang berskala nasional dan internasional.

Secara mendasar, perwakafan mengharuskan pokok harta tersebut kekal dan abadi, sehingga dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi program jaminan sosial termasuk bagi pemberdayaan masyarakat. Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya.  Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nazir memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan program wakaf yang dilakukan. Hasil pengelolaan dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial ataupun ekonomi. Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dengan mendirikan sekolah gratis dengan kualitas baik atau bantuan bagi kesejahteraan guru. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi ibu hamil, serta persalinan gratis. Pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan. Pemberdayaan ekonomi berupa bantuan dana bergulir. (Al Arif, 2010)